Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dihungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.)

Transaksi elektronik (e-commerce) saat ini merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi elektronik (e-commerce) semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli secara online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (e commerce) dihubungkan dengan UU ITE serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (e-commerce) dihubungkan dengan UU ITE serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik pada perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 9 UU ITE, lalu pada perlindungan hukum represif diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. pada pertimbangan hakim secara yuridis, penulis sependapat dengan hakim karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, lalu pada pertimbangan non yuridis penulis tidak sependapat dengan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Elektronik (e commerce)