Penerpaan Harga Pasar Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jual Beli Tanah di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemungutan BPHTB Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang BPHT. BAPENDA menerapkan harga nilai pasar dalam menerapkan nilai perolehan objek pajak BPHTB. Dimana berbeda dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (2) Huruf a Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Permasalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang mempengaruhi BAPENDA menerapkan harga nilai pasar terhadap harga transaksi dalam jual beli tanah di kabupaten Karawang dan Bagaimana kepastian hukum atas kebijakan BAPENDA tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mendorong BAPENDA menerapkan harga pasar terhadap harga transaksi jual beli tanah di kabupaten Karawang dan mengetahui kepastian hukum atas kebijakan BAPENDA tersebut. Metode penelitian mengunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan logika hukum dengan metode induksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendorong BAPENDA menerapkan harga pasar terhadap harga transaksi dalam jual beli tanah di Kabupaten Karawang adalah adanya target perolehan BPHTB yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dan adanya penelitian SSPD dan penelitian lapangan untuk menentukan harga pasar yang wajar. Kepastian hukum atas kebijakan BAPENDA menerapkan harga pasar dalam menentukan harga transaksi jual beli tanah di Kabupaten Karawang didasarkan pada Pasal 1 angka 50 Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan disebutkan bahwa “Nilai Jual Objek Pajak adalah yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Kata Kunci: Penerapan Nilai Pasar, BPHTB, BAPENDA