Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Grt)

Perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang telah membeli tanah dari pihak penjual, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut dibuat oleh PPAT. Sedangkan di masyarakat, masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan. Yang menjadi identifikasi masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan? dan bagaimana pertimbangan hakim tentang jual beli tanah dengan akta di bawah tangan dalam putusan nomor 18/pdt.g/2019/pn Grt. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli proses jual beli tanah yang di bawah tangan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang jual beli tanah dengan akta di bawah tangan dalam putusan nomor 18/pdt.g/2019/pn Grt. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan normatif, adapun hasil penelitian ini Perlindungan Hukum bagi pihak pembeli akibat jual beli tanah di bawah tangan dengan adanya Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi dasar untuk mengubah data kepemilikan tanah dan Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Grt, Menurut peneliti telah sesuai sebagaimana dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada pembeli yang sudah beritikad baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Tanah