Perlindungan Konsumen Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pakaian, sebagian orang akan mencari cara untuk tetap terlihat modis namun dengan modal yang minimal, alternatifnya dengan membeli pakaian bekas atau sekarang dikenal dengan istilah thrifting. Pengertian thrifting adalah kegiatan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai dalam rangka menghemat pengeluaran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian pakaian bekas. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian pakaian bekas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Adapun kesimpulan penulis yaitu pakaian bekas impor dilarang masuk kedalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015, bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dilanggar dapat ditempuh melalui dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas harus dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen baju bekas berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Thrifting, Pakaian Bekas.