Transaksi Jual Beli Properti Dengan Sistem Pre Project Selling Terhadap Kepastian Hukum Hak Konsumen di Perumahan Kota Kertabumi Karawang

Pre project selling adalah suatu sistem penjualan berupa konsep, desain atau gambar sebelum properti yang dijual selesai dibangun yang dilakukan oleh para pengembang (Developer). Alasan pengembang banyak melakukan praktik pre project selling adalah untuk mengetahui respon pasar atas produk properti yang akan dibangun. Namun dalam kenyataannya, praktik pre project selling berpotensi menempatkan konsumen dalam situasi penuh resiko ketika pengembang abal-abal hanya bermodalkan brosur, maket, dan penawaran staf pemasaran yang berpenampilan menarik mengumpulkan dana masyarakat dengan janji akan membangun produk properti. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli properti serta bagaimana tanggung jawab hukum bagi pengembang kepada konsumen melaui sistem pre project selling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak konsumen dalam transaksi Jual beli properti dengan sistem pre Project selling dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pengembang kepada konsumen melaui sistem pre project selling. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif maksudnya adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian penulis adalah perumahan kota kertabumi belum menerapkan apa yang terdapat dalam pasal 42 ayat 2 undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan, yaitu terkait dengan belum tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum; belum memiliki keterbangunan Paling sedikit 20% (dua puluh persen), belum terpenuhinya hal yang diperjanjikan. Apabila konsumen menderita kerugian maka ia berhak untuk menuntut penggantian kerugian tersebut kepada pengembang perumahan (developer) yang bersangkutan. Tuntutan penggantian kerugian inilah yang oleh hukum dimungkinkan dan sepenuhnya diatur dalm bentuk perlindungan hukum, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Konsumen, Pengembang, Penjualan Projek.