Implementasi Pmk 26 Tahun 2020 Atas Pmk 74 Tahun 2016 Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Karawang

Pelayanan kefarmasian merupakan sebuah kegiatan pelayanan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien dengan tujuan hasil yang pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien. Kegiatan ini harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasaran yang sesuai dengan standar. Apoteker berperan penting dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas tidak hanya tentang pengadaan obat, akan tetapi apoteker juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Untuk mengukur mutu pelayanan kefarmasian yang di puskesmas dapat digunakan instrumen daftar tilik dari kementrian kesehatan. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan mutu pelayanan kefarmasian pada kelompok puskesmas yang memiliki apoteker dan kelompok puskesmas yang tidak memiliki apoteker di Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian observasi melalui pendekatan purposive sampling dengan menggunakan modul tilik Traning Of Trainer yang digunakan oleh Kemenkes dalam menilai tingkat mutu pelayanan Kefarmsian di Puskesmas. Kabupaten karawang memiliki sebanyak 50 puskesmas. Sembilan (8) diantaranya adalah puskesmas yang memiliki SDM apoteker. Empat puluh dua (42) diantaranya tidak memiliki SDM apoteker. Dari 8 puskesmas yang memiliki apoteker dikategorikan 8 puskesmas baik. Sedangkan dari 42 puskesmas yang tidak memiliki apoteker 30 puskesmas dikategorikan sedang dan 12 puskesmas dikategorikan kurang. Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan metode statistik uji paired test menunjukkan nilai P value 0,044 (