Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Pesertanya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

BPJS kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam sistem jaminan sosial nasional ( SJSN ), yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomer 24 tahun 2011 tentang sistem jaminan sosial nasionalBPJS Kesehatan telah memiliki jumlah peserta mencapai 2.336.926 jiwa per tahun 2020 hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta jika dibandingkan dengan jumlah peserta tahun 2019 yang mencapai 221.580.743 juta jiwa. Indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan secara nasional pada tahun 2020 berhasil mencapai angka 88,51% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 82%. Banyak hal yang mempengaruhi adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan,Perumusan dalam peneliti ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan yang di laksanakan oleh BPJS adapun Bagaimana pelaksanaan program badan penyelenggaran jaminan sosial ( BPJS ) kesehatan terhadap pemenuhan hak pesertamya di hubungkan dengan undang-undang nomer 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaran jaminan sosial yang ada Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian penulis adalah perlindungan hukum adalah komunikasi yang kurang antara pasien dengan tenaga kesehatan, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS yang belum ada, Fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai, lingkungan kerja.adapun Badan Penyelanggaraan Jaminan Sosial untuk pelayanan Peserta memperoleh Manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan Per Orangan,mencangkup Promotif,Priventif,Kuratif dan Litentif termasuk pelayanan Obat. Kata Kunci : Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan