Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jasa Konstruksi adalah salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis di tatanan ekonomi suatu negara berkembang karena menggunakan biaya konstruksi yang cukup besar dan berputar serta terdistribusikan kepada berbagai pihak yang mengakibatkan adanya perputaran keuangan dalam perekonomian bagi masyarakat. jasa konstruksi baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dimana ditemukan berbagai hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya kecurangan dalam proses tender pekerjaan dibidang konstruksi maupun jasa dan pengadaan lainya. Permasalahannya bagaimana implementasi peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia dihubungkan dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan bagaimana kepastian hukum dalam proses tander pengadaan barang dan jasa kontruksi pemerintah berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia. Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normative, Kesimpulannya Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yaitu Pertama, Persiapan pengadaan setelah RKA-K/L disetujui pleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk kontrak yang harus ditantangani pada awal tahun, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran dan Asas kepastian hukum dalam kontrak konstruksi dapat tercipta apabila para pihak dalam hubungan kontraktual memahami dengan benar beberapa hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kontrak konstruksi, yaitu pertama, prinsip-prinsip hukum dalam kontrak konstruksi dan kedua terminasi kontrak konstruksi.

Kata Kunci: Tender, Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah