Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Leasing Atas Tindakan Penarikan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berada Dalam Penguasaan Nasabah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu adalah membahas mengenai tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah berimplikasi banyak terhadap penegakan hukum atas terjadi nya eksekusi Jaminan Fidusia. Hal ini tentu nya juga berdampak dan berimplikasi pada perubahan yang ada pada dalam peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berkatitan dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang telah ingkar janji, cedera janji dan atau wanprestasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan pengaturan yang telah diterapkan pada waktu ini dalam pelaksaan Eksekusi Wanprestasi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hipotesa menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang telah wanprestasi pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan melalui proses eksekusi sebagaimana diatur oleh peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Melalui dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019, maka pengaturan yang ada harus menyesuaikan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 yang bersifat final dan mengikat terhadap inkonstitusional Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undangan nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Wanprestasi