Tinjauan Yuridis Persiapan Perencanaan Pemekaran Daerah Otonom Kota Cikampek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam proses terciptanya pelayanan publik yang baik pemerintah pusat dapat memberikan wewenang otonomi daerah kepada pemerintahan daerah untuk melayani masyarakatnya secara menyeluruh. Pemekaran daerah bisa menjadi salah satu cara untuk mempermudah masyarakat serta pemerintah dalam melakukan tugasnya. Pemekaran daerah sudah dilakukan disetiap daerah di Indonesia baik itu di provinsi ataupun kabupaten atau kota, salah satunya di Kabupaten Karawang yang dimana Kecamatan Cikampek, Purwasari, Kotabaru, Tirtamulya, Jatisari, Banyusari, dan Cilamaya Wetan merencanakan pemekaran daerah menjadi Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Namun persiapan dari pemekaran tersebut perlu di perhatikan dan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembetukan Dan Kriteria Pemekaran, Pemisahan, Dan Penggabungan daerah. Studi ini ialah jenis penilitian kualitatif memanfaatkan pendekatan yuridis normatif, pendekatan studi bersama cara meneliti serta mengkaji objek studi melalui kepustakaan serta kaidah perundang-undangan. Maka dari itu perlunya diteliti dalam kesiapan suatu pemekaran daerah agar dapat diwujudkan sebagaimana dengan tujuan dari pemekaran. Pemekaran Daerah ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Pemekaran Daerah, Daerah Otonomi Baru