Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Pajak adalah iuran wajib orang pribadi dan/atau badan yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang bergerak dibidang pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi juga salah satu instansi yang harus melaporkan arus transaksi dalam satu periode ke periode selanjutnya termasuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 oleh bendahara. Bendahara memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan termasuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan setiap kegiatan yang dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan menghetahui bagaimana penerapan perhitungan, pemotongan, menyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 oleh bendahara dan staf keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh bendahara tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena perhitungan pajaknya mengacu pada Tunjangan Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga terdapat selisih perhitungan PPh pasal 21.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21