Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Karawang Ditinaju Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Untuk dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Penelitian ini dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penulis melakukan penelaahan literatur hukum seputar penyelesaian sengketa konsumen serta kepastian hukum atas putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang yang kemudian dikumpulkan dan klasifikasikan dengan catatan secara rinci, sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan. Selanjutnya penulis melakukan analisa data secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan seputar penyelesaian sengketa konsumen serta kepastian hukum atas putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang. Hasil penelitian yang penulis lakukan ini mengemukakan bahwa penyelesaian konsumen sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan 3 (tiga) metode/cara yaitu, konsiliasi, mediasi dan arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa. Bentuk putusan dengan metode konsiliasi dan mediasi bersifat final dan mengikat, tanpa harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, sedangkan bentuk putusan yang ditempuh dengan metode arbitrase harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Sengketa Konsumen; Kepastian Hukum Putusan Sengketa Konsumen; Perlindungan Konsumen