Perlindungan Hukum Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pembeli saat melakukan pembelian secara online melalui E-Commerce. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif. Standardisasi eksplorasi yang sah, ujian tertulis atau studi kebenaran, adalah penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Dalam mediasi yang dilakukan BPSK pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada proses nya dari awal hingga akhir dilakukan tanpa kehadiran pihak pemohon sehingga dalam ini pihak pemohon tidak ada itikad baik sama sekali. Namun pemohon mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Garut atas dasar keberatan dan membatalkan putusan BPSK. Penulis menyimpulkan bahwa UU No. 4 Tahun 2023 pada intinya melindungi konsumen di bidang E-Commerce dimana perlindungan konsumen di E-Commerce Pada intinya UU P2SK dan POJK PK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen keuangan OJK menangani pengaduan Konsumen sesuai dengan kewenangan nya masing-masing pada hal ini telah dituangkan dalam Pasal 245 UU No 4 Tahun 2023. Atas dasar pertimbangan majelis hakim tersebut penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sudah tepat sesuai mengadili perkara tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Bisnis Online