Peran Satuan Polosi Pamong Praja Dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima Untuk Menjamin Ketertiban Umum di Kabupaten Karawang

Pedagang kaki lima (PKL) sering dipandang negatif karena menempati trotoar dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menata PKL untuk memastikan ketertiban umum di Kabupaten Karawang. Meskipun ada peraturan yang berlaku, pengelolaan PKL masih menjadi tantangan terutama karena kesulitan penegakan hukum dan potensi hilangnya mata pencaharian para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang dalam menertibkan PKL tanpa menyebabkan gangguan signifikan terhadap mata pencaharian mereka. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menganalisis hukum yang relevan dan aplikasinya di lapangan menggunakan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pelaksanaan peraturan terkait PKL melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif berupa relokasi dan pembongkaran tempat ilegal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya personel dan sarana prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan kurangnya dukungan dari organisasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti perlunya memperkuat kapasitas Satpol PP dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memastikan penertiban PKL yang efektif.

Kata Kunci:Pedagang Kaki Lima; Satuan Polisi Pamong Praja;Penertiban