Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, danpemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah” Maka sudah jelas Negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional terhadap penegakan perlindungan HAM. Dalam terjadinya tindak pidana perkosaan peran korban menjadi sangat penting dan menjadi salah satu foktor utamanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran korban tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari perspektif viktimologi dan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh korban untuk mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian kualitatif pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan bahan hasil kepustakaan dilihat dari segi perundang-undangan dan perspektif viktimologi. Peran korban dalam perspektif viktimologi diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah korban dan solusinya, memastikan korban diperlakukan sebagai bentuk tanggungjawab negara. peraturan tersebut digubakan sebagai pedoman bagi korban mendapatkan haknya sebagai fasilitas dari negara yang sudah menjadi tanggung jawab negara, korban harus menggunakan haknya atas perlindungan hukum agar mencegahnya dari bahaya yang lain.

Kata Kunci : Perkosaan, Korban, Viktimologi