Upaya Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Batu Kapur di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pelaku pertambangan yang tidak memiliki izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindakan dalam pertambangan batu kapur ini menyebabkan kerusakan lingkungan juga memicu berbagai dampak negatif. Hasil penelitian ini membahas bagaimana upaya penegak hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Pangkalan dalam mengatasi pertambangan yang belum memiliki izin di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dan membahas bagaimana dampak penyebab terjadinya pencemaran udara di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan akibat dari pertambangan Batu Kapur ini. Metode penelitian yuridis empiris yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan sumber data primer terdiri dari masyarakat sekitar, pekerja tambang, tokoh masyarakat, dan aparatur penegak hukum seperti pihak kepolisian. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu upaya penegak hukum belum maksimal dalam mengatasi pertambangan yang belum memiliki izin karena banyaknya perlawanan dari masyarakat maka perlu uapaya lebih lanjut agar masyarakat sadar akan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Pertambangan, Pencemaran Udara