Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Karawang)

Penegakan hukum haruslah bersifat objektif dan tidak boleh dilakukan secara diskriminasi baik terhadap identitas kesukuan, agama, ras dan antar golongan, termasuk didalamnya diskriminasi status ekonomi antar pencari keadilan baik miskin maupun kaya. Bantuan hukum dianggap sebagai salah satu sarana dan upaya untuk menjamin peradilan yang adil. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Karawang juga mempertahankan program unggulan berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dan pos pelayanan bantuan hukum. Penulis akan mengkaji mengenai efektivitas dan kendala dalam layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama karawang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang pada layanan Posbakum sudah berjalan secara efektif karena sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada program prodeo belum dapat dikatakan efektif karena belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 pengguna selama satu semester tetapi hanya terealisasikan sebanyak 150 pengguna. Hal itu terjadi karena adanya hambatan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya bantuan hukum dan kurangnya sosialisasi terkait layanan bantuan hukum sehingga proses pelayanan menjadi kurang efektif.

Kata kunci: efektivitas, layanan bantuan hukum, Pengadilan Agama Karawang