Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Financial Technology merupakan penggambungan dari teknologi dalam sistem di bidang jasa keuangan yang servasi sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Mulai dari sistem pembayaran digital, transfer uang, sampai peminjaman berbasis online. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan peminjaman online dan menjadikan kebutuhan masyarakat yang akhirnya mengubah gaya hidup sebagian masyarakat di era globalisasi. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam menyikapi permasalahan antara debitur yang wanprestasi dengan kreditur. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan bahan sumber hukum yang terdiri dari Perundang-Undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini : 1) Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Langkah-langkah preventif termasuk transparansi dalam produk dan metode penawaran, serta penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, sesuai dengan Pasal 29
POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sedangkan perlindungan hukum secara represif melibatkan penyelesaian sengketa yang sudah terjadi melalui lembaga litigasi atau non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi. 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor keuangan di Indonesia. Seperti mengatur Peran pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan berjalan secara teratur. Mengawasi Sebagai lembaga pengawas, OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh entitas yang beroperasi di sektor keuangan. Pengawasan dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan melindungi, Perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat menjadi fokus utama OJK. Ini termasuk dalam konteks perlindungan terhadap praktik keuangan yang merugikan konsumen, seperti penipuan investasi atau praktik pinjaman yang tidak etis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pinjaman Teknolgi Informasi.