Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg)

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat dengan tolak ukur bahwa pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, kemudian pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Di Masyarakat, maraknya tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter telah menjadi rahasia umum, dimana pelakunya selain tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, juga menjualnya tanpa izin usaha. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor
358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu Terdakwa dapat dinyatakan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter serta tanpa izin berusaha yang dilakukannya karena Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam oleh Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai pertimbangan keadaan meringankan, merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sudah sepantasnya pengurangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak terlalu jauh dari tuntutan pidana yang diajukkan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa benar-benar tidak mau untuk mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya, dan agar menjadi pelajaran tegas bagi masyarakat untuk tidak mencontoh tindak pidana tersebut untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas di kemudian hari.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obat Keras, Dokter