Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Sarana dan PrasaranaLalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam sarana dan prasarana lalu lintas jalan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan secara eksplisit oleh Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Dalam peraturan- peraturan tersebut mengatur kewenangan apa dan bagaimana serta tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perhubungandalam memberikan pelayanan khususnya untuk sarana dan prasana lalu lintas. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe/jenis penelitian yuridis empiris, normatif dengan pendekatan empiris penegakkan hukum sesuai perundang-undangan. Hasil Penelitian ini yaitu
1) Sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang bisa dikatakan tidak ada sekali, karena Dinas Perhubungan lebih fokus kepada pusat Kota Karawang. Kenyataan tersebut dapat menjadi kewajaran karena luasnya wilayah kabupaten Karawang dan banyaknya jalan Kabupaten Karawang yang urang lebih mencapai 2.000 Km; 2) Sedangkan jika berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pengerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang khusunya bidangprasarana dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya; 3) Sedangkan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam upaya meweujdukan sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis menyimpulkan bahwa hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang perlunya Kerjasama antar dinas dan masyarakat. Hubungan sinergitas antar Lembaga ini sangat diperlukan agar upaya kinerja untuk realisasi program dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Peraturan Perundang- undangan dan Angkutan Jalan.