Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan

Saat ini terdapat dua jenis prosedur penyelesaian sengketa menurut hukum Indonesia, yaitu yudisial dan non-yudisial. ADR merupakan salah satu penerapan proses penyelesaian sengketa yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini berlaku UUD Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No 30/1999. Persoalannya ialah bagaimana menerapkan Undang-Undang Peningkatan Status Penyelesaian Acta Van Dading berdasarkan Keputusan MA No. 1/2016 yang mengatur tentang proses konsiliasi di pengadilan dan hambatan-hambatannya. untuk peningkatan status Acta Van Dading. Putusan Pengadilan No 1/2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan metode yurisprudensi normatif. Hasil penelitian adalah implementasi Acta Van Dading untuk menaikkan status perjanjian damai berdasarkan Peraturan Mediasi MA No 1/2016 yaitu perintah yang mengatur tentang mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 13 Mahkamah menyatakan bahwa setiap mediator wajib mempunyai Surat Keterangan Mediator yang diterbitkan oleh MA atau perjanjian status praktisi terakreditasi Mahkamah Agung (Acta Van Dading), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 tentang Tata Cara Konsiliasi di Pengadilan. : a) Perbedaan pendapat di antara para pihak: b) Menemukan sebab yang sama: c) Tidak adanya atau tenggat waktu: d) Kompleksitas perselisihan: e) Ketidakpercayaan terhadap proses konsiliasi: f) Tidak terpenuhinya kesepakatan.

Kata Kunci: Peningkatan, Kesepakatan Damai, Acta Van Dading