Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Guna Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Karawang)

Nuryeti, Nuryeti (2024) Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Guna Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Karawang). COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7 (5). ISSN e-ISSN : 2597-5234

[thumbnail of 1 FILE JUDUL_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf] Text
1 FILE JUDUL_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf

Download (716kB)
[thumbnail of 2 DAFTAR ISI_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf] Text
2 DAFTAR ISI_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf

Download (215kB)
[thumbnail of 3 ARTIKEL UTAMA_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf] Text
3 ARTIKEL UTAMA_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf
Restricted to Registered users only

Download (360kB)
[thumbnail of 4 DAFTAR PUSTAKA_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf] Text
4 DAFTAR PUSTAKA_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf

Download (321kB)
[thumbnail of 5 LAMPIRAN_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf] Text
5 LAMPIRAN_240021_20416262201117_Nuryeti.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan bagaimana Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Guna Mewujudkan Good Governance di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang . Peraturan ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan dokumentasi. Uji analisis digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas data. Ini dicapai melalui penggunaan metode yang dikenal sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini di Kabupaten Karawang telah membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi aset daerah. Dapat disimpulkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 telah menunjukkan dampak positif dalam pengelolaan barang milik daerah, perlu ada peningkatan dalam kapasitas dan dukungan kebijakan untuk memastikan implementasi yang lebih efektif. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat pelatihan sumber daya manusia, meningkatkan sistem informasi aset, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan.
Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, BMD, BPKAD

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: Pustakawan UBP Karawang
Date Deposited: 19 Sep 2025 06:09
Last Modified: 19 Sep 2025 06:09
URI: http://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/4184

Actions (login required)

View Item
View Item