Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang)

Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat khususnya sebagai penunjang dalam kegiatan masyarakat yang bersifat primer maupun sekunder. Penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) dan apa kendala dalam penegakan hukum hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). Metode Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dan spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analisis menjelaskan data yang bersumber dari studi kepustakaan dan hasil wawancara (interview). Hasil Penelitian yaitu Penegakan Hukum yang bisa melemahkan dari 2 (dua) faktor yaitu faktor kemanusiaan dan faktor internal salah satunya keterbatasan anggota Kepolisian dan kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak (BBM), Minyak Bumi, Penegakan Hukum.