Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor: 3530K/Pdt/2020 Juncto 172/Pdt.G/2018/PN.TNG)

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan danrawat darurat, adapun permasalahan yang diangkat adalah; bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terkait perbuatan melawan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban rumah sakit terkait perbuatan melawan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, serta untuk mengetahui pertimbangan hukim hakim pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan mengkaji data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah, Rumah sakit harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum atas segala akibat hukum dan kerugian yang dialami oleh pasien, jika tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Kemudian, pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng., hakim memutuskan bahwa Rumah Sakit Omni Hospital Internasional Alam Sutera dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Kesehatan, Rumah Sakit