Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Terkait Hak Tanggungan Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)

Istilah kepailitan sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga yang di sebabkan oleh suatu kondisi dimana pemilik usaha mengalami kesulitan dalam keuangan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis terkait hak jaminan atas tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak jaminan atas tanah dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan Nomor: 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT .PST Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis terkait hak jaminan atas tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak jaminan atas tanah. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim berdasarkan Studi Putusan Nomor: 26/PDT .SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT.PST. Metode penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan metode Kualitatif. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis yaitu dapat melaksanakan hak eksekusinya melalui lelang apabila debitor cidera janji dan belum dinyatakan pailit sesuai dengan undang-undang no 4 tahun 1996 dan Hakim sudah tepat dalam memutus perkara, karena PT Bank Mandiri tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK yang menyatakan bahwa setiap kreditor wajib menagih piutangnya dimuka pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta Pailit, Kreditor Separatis