Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Desa Mirah dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keberadaan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, tepatnya di desa Mirah dan desa Golan Kecamatan Sukerojo Kabupaten Ponorogo Terdapat sebuah aturan adat yang melarang kedua desa tersebut melangsungkan sebuah perkawinan, jika hal ini dilanggar, dari kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan akan mendapat malapetaka dan yang terparah kematian. Hal ini terlihat kesenjangan yang terjadi antara Hukum adat Masyarakat Mirah dan masyarakat Golan dengan hukum Nasional, sedangkan di dalam hukum Nasional tidak ada yang mengatur larangan pernikahan antar wilayah. Dalam Penelitian ini memuat identifikasi masalah Bagaimana di desa Mirah dan Golan terjadi larangan perkawinan antar wilayah dan bagaimana analisis yuridis terhadap larangan perkawinan Masyarakat Adat Mirah dan Golan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan Perkawinan antara desa Mirah dan desa Golan serta mengetahui analisis yuridis terhadap larangan perkawinan desa Mirah dan desa Golan jika di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian Larangan perkawinan antara desa Mirah dan Golan terjadi karena ada sumpah dari leluhur yang sampai saat ini masih di taati dan menjadi aturan hukum bagi kedua masyarakat serta bahwa di dalam Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan Pasal 8 huruf F telah mencangkup aturan terkait larangan perwakinan yang terjadi di desa Mirah dan Golan.

Kata Kunci : Masyarakat, Adat, Perkawinan