Penerapan Sanksi Pidana Yang Berbeda Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dihubungkan Dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 203/Ptd.Sus/2021/Pn.Blt dan 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt)

Penerapan sanksi pidana yang berbeda atau disparitas pidana merupakan penerapan pidana dalam hal ini penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkotika dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN.Blt serta apakah faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan dalam penerapan sanksi pidana kedua putusan diatas. Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertimbangan Hakim pada putusan nomor 203/Pid.Sus/ 2021/Pn.Blt Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yamsul Arifin adalah penyalah guna bagi dirinya sendiri sehingga Hakim dalam menerapkan sanksi pidana menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal 112 ayat (1), sedangkan pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt bahwa Terdakwa Elysa Sadola adalah seorang pengedar sehingga Hakim tetap menerapkan pidana diantara batas minimum dan maksimum khusus dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian faktor-faktor yang mengakibatkan penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkotika dalam kedua putusan tersebut yaitu perbedaan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat multitafsir di dalam pasal 112 ayat (1), diskresi atau kebebasan Hakim, dan tidak adanya pedoman pemidanaan.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Pengadilan