Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Antara PT. Agro Pratama dan PT. Dharma Satya Nusantara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli da Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019)

Pengambilalihan (akuisisi) perusahaan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, dengan cara membeli saham atau sebagian, dan seluruhnya dari kekayaan perusahaan. Identifikasi masalah yang diangkat pada penelitan ini yaitu mengapa suatu pelaporan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU hanya terkait akuisisi yang nilainya materiil, dan bagaimana akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019. Adapun tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui alasan mengapa suatu pelaporan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU hanya terkait dengan akuisisi yang memiliki nilai materiil, dan untuk mengetahui suatu akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada kesimpulannya akuisisi saham kepada KPPU hanya berkaitan dengan nilai materiil, seperti nilai aset atau nilai penjualan dengan jumlah tertentu sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, adapun dugaan keterlambatan pelaporan pada akuisisi perusahaan itu PT. Dharma Satya Nusantara harus memenuhi kewajiban membayar denda administratif sebagai akibat dari keterlambatan pelaporan yang terdapat ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat.

Kata kunci: Keterlambatan Pelaporan, Saham, KPPU