Implementasi Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kejadian tentang pencemaran lingkungan di Desa Camara Jaya (Kecamatan Cibuaya), Desa Sungai Buntu (Kec. Pedes), Desa Petok Mati (Kecamatan Cilebar), Desa Sedari (Kecamatan Cibuaya), Pantai Pakis (Kecamatan Batu Jaya), Desa Cimalaya (Kecamatan Cilamaya Wetan), Desa Ciparege (Kecamatan Tempuran), dan Tambak Sumur (Kecamatan Tirtajaya) adalah menjadi tanggung jawab penuh PT PHE ONWJ yang menjadi induk perusahaan. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah diterapkanya pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap Korporasi yang diduga melakukan tindakan pidana pencemaran lingkungan hidup bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (perdata) tetapi terhadap ketentuan (sanksi) pidana. Dalam hubunganya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi itu antara lain adalah sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana; dan pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan, sekaligus juga untuk keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Strict Liability, Tindak Pidana, Korporasi