Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 06/BPSK-KRW/IV/2018)

Meningkatnya pembangunan perumahan, seringkali tidak diselaraskan dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha. Salah satunya penyampaian informasi yang tidak benar melalui media brosur sehingga konsumen dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan udang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode interprestasi dengan cara induktif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten karawang. Hipotesa dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen atas informasi yang tidak benar yang disajikan dalam bentuk promosi iklan perumahan yang diberikan oleh pengembang perumahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan oleh BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugidan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi yang tidak benar, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen