Kepastian Hukum Dalam Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Salah satu kasus yang diputus dibawah minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus Narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 315/pid.Sus/2017/PN. Kwg. Terdakwa dituntut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Dalam mejatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya. Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Minimal Khusus, Narkotika