Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Oleh Kepala Daerah di Kabupaten Karawang Ditinjau dari Undang-Undang Nomr 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijadikan sebagai salah satu sumber formil di Indonesia. Sehingga setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Karawang adalah masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD Karawang sehingga penelitian ini ingin membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah dan apa saja kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Karawang dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu dengan melalui bahan kepustakaan dan hasil wawancara langsung dilapangan. Hasil penelitiannya adalah DPRD Karawang belum optimal dalam mengawasi penggunaan anggaran hal ini bisa dibuktikan dari temuan BPK yang terus menurus bertambah setiap tahunnya dan kendala yang dialami oleh DPRD seperti kendala teknis.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kewenangan, Anggaran