Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG)

Dalam perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya bertentangan dengan peraturan yang ada, khususnya terkait kegiatan usaha jasa panti pijat, hampir disetiap wilayah di Indonesia banyak berdiri jenis usaha jasa panti pijat khususnya di kota Karawang ada salah satu jenis usaha jasa panti pijat yang dalam praktekusahanyadilakukan kegiatan eksploitasi seksual. Bentuk kejahatan seperti ini terjadi pada salah satu usaha panti pijat yang ada dikota
Karawang, yang dalam menjalankan praktek kegiatannya tersebut ditawarkan
beberapa paket pijat yang dinilai merupakan sebuah perbuatan yang
merendahkan harkat dan martabat manusia serta merendahkan nilai kesopanan, perbuatan ini jelas dilarang oleh peraturan perundangan. Kejahatan dalam kegiatan usaha ini tidak terlepas dari bantuan orang lain atau adanya kerjasama dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka untuk merealisasikan tujuan hukum perbuatan pelaku dalam kejahatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Penelitianini dilakukan di Pengadilan Negeri Karawang,tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan dalam tindak pidana pasal 296 KUHP dapat dipertanggungjawabkan dalam delik perdagangan orangdan untuk mengetahui pertimbagan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah tindak
pidana yang dilakukan dalam putusan Nomor.141/Pid.Sus/2018/PN.KWG merupakan tindak pidana penyertaan dalam perdagangan orang. Kata Kunci:Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan tindak pidana perdagangan orang.