Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Fenomena penataan pedagang kaki lima seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Pemerintah
Kabupaten Karawang berharap kotanya bersih dan pedagang kaki lima tertata baik, namun
disisi lain kondisi di lapangan menunjukan adanya kesemrawutan. Dalam rangka mengatasi
hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda diharapkan mampu membantu Satuan Polisi
Pamong Praja di Kabupaten Karawang dalam menegakkan Peraturan Daerah salah satunya
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang PKL. Permasalahan
penelitian ini adalah bagaimana peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan
dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten karawang dihubungkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran PPNS
Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di
Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala yang dihadapinya. Metode
penelitian dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi
penelitian adalah analitis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap
pra penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan. Teknik pengumpulan data
melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode
logika hukum dengan cara induksi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten karawang. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja
berperan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang.
Upaya penataan dan pemberdayaan melalui upaya preventif melalui pendataan, sosialisai
dan pembinaan; teguran; dan koordinasi serta upaya represif berupa relokasi dan penyitaan.
Pada akhir penelitian ini, penulis merekomendasikan agar melakukan penambahan jumlah
personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan wawasan dan profesionalisme sumber
daya manusia,Menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur
masyarakat.
Kata kunci: Penyidik Pegawai Negeri sipil, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah