Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur

Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dan menentukan masa depan
dalam pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan
korban kejahatan diantaranya perkosaan tampaknya belum memperoleh
perhatian yang serius. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun,
disahkan, dan diberlakukan secara konkret baik substansi, struktural maupun
kultural diterapkan secara konsisten maka kedudukan anak akan menjadi tiang
dan pondasi yang kuat untuk suatu negara dalam mewujudkkan tujuan nasional
yang mandiri. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlidungan
hukum terhadapa anak korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang
Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pemenuhan kebutuhan
korban dalam regulasi di Indonesia. Metode pendekatan dalam penulisan ini
adalah yuridis normatif. Untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap
korban kejahatan adalah negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap
kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat
pribadi dan negara juga harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi
kebutuhannya apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja
sama dalam masyarakat berdasarkan sarana-sarana yang disediakan oleh
negara. Diharapkan bahwa aparat penegak hukum agar dapat menjalankan
tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga
penegakan hukum akan tercapai dan menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci : Hukum Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, Perlindungan
Hukum