Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undung-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.)

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini sangat pesat.
Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi
kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan
berbagai permasalahan yaitu lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru
khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Lazimnya
disebut dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (cyber crime). Pada
dasarnya setiap orang tidak dapat dikatakan salah sebelum ada putusan hakim
yang inkracht van gewijsde. Pengertian ini merupakan asas yang biasa disebut
dengan istilah praduga tak bersalah. Untuk menyatakan salah terhadap
seseorang harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya
benar melakukan kejahatan yang didakwakan terhadapnya. Dalam hal inilah
hukum pembuktian memegang peranan penting. Permasalahan yang akan
dibahas adalah bagaimanakah pembuktian tindak pidana penipuan melalui media
elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. dan apa saja
hambatan dalam pembuktian pembuktian tindak pidana penipuan melalui media
elektronik dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. Metode yang
digunakan dalam proposal penelitian ini adalah yuridis normatif sehingga data
yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah penalaran hukum.
Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan
Karawang, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Semakin
berkembangnya kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi
berkembangnya modus tindak pidana jika lazimnya tindak pidana dilakukan
secara langsung maka akibat berkembangnya kemajuan teknologi tindak pidana
juga dapat terjadi melalui dunia maya (cyber crime). Upaya yang dilakukan
untuk menjerat pelaku kejahatan cyber crime yaitu dengan adanya perluasan alat
bukti yang dilakukan guna terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan
perkembangan zaman.

Kata Kunci : Pembuktian, Penipuan, Alat Bukti, Informasi dan Transaksi
Elektronik.