Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang

Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung bagimasyarakat dapat dipenuhi untuk menjamin hak-haknya dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga tercapai kedamaiaan di dalam masyarakat. Pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini Bagaimana Perlindungan hukum oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan Apa hambatan pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekrja pada malam hari. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendeketan Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, serta metode analisis data yang digunakan metode interpretasi. Lokasi penelitian ini di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tenaga Kerja (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang. . Hasil penelitian yang saya dapatkan tidak menerbitkan atau membuat peraturan secara internal masi mengacu kepada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari sudah cukup efektif karena Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang sudah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bkekerja malam hari dengan malakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang khususnya mengenai pekerja perempuan yang bekerja malam hari. kedua kurangnya kerja sama antara pihak Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Wilayah II Karawang dan pengusaha terkait terkait dari data – data maupun pelaporan dikarenakan basis data Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) diwajibkan laporan sudah tidak ada lagi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengawas, Pekerja Perempuan