Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti Haid Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt. Changshin Indonesia)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 2 memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum tidak diberikannya cuti haid yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas hak cuti haid pekerja perempuan di PT ChangShin Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum tidak diberikannya hak cuti haid yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pelaksanaan perlindungan hukum atas hak cuti haid pekerja perempuan di PT ChangShin Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut karena data utama yang digunakan adalah primer yaitu berupa data studi lapangan , dan data penunjangnya adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Eksplanatif. Dari hasil penelitian ini bahwa cuti haid merupakan salah satu hak bagi pekerja wanita yang wajib dipenuhi oleh pengusaha tetapi pada kenyataannya didalam lingkungan perusahaan itu belum terepenuhinya hak pekerja perempuan tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Hak Cuti Haid.