Analisis Yuridis Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara merupakan institusi yang paling berwenang dalam mengambil keputusan sekaligus mengusulkan berbagai kebutuhan yang diperlukan guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan menyediakan alat-alat kebutuhan logistik sesuai dengan keperluan Pemilihan yang dimulai dari Tahapan-tahapan penyelenggaraan. Pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan mengenai barang dan jasa di Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan mengenai barang dan jasa di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum. Adapun hasil penelitian penulis yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 masih perlu dikaji, agar pada saat pelaksanaan nya berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kata Kunci: Pengadaan, Komisi Pemilihan Umum, Kepala Daerah.