Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/Pn Bdw Terkait Sita Persamaan Objek Jaminan Dalam Perkara Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Penyitaan merupakan tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan yang diatur oleh Hukum acara sebagai kelengkapan proses pemeriksaan perkara. Dengan kata lain penyitaan merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan tata tertib beracara dalam beracara dimuka Pengadilan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat Hukum terhadap kreditor dalam sita persamaan, bagaimana Pertimbangan hakim dalam Putusan nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat Hukum dan analisis Pertimbangan hakim dalam Putusan nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan penulis yaitu sita jaminan atas objek yang dibebani hak tanggungan berkedudukan sebagai sita persamaan, sita persamaan kedudukannya dibawah hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan daripada kreditor-kreditor lain. Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari penggugat yang berisi tentang permintaan untuk melakukan Sita jaminan. Namun karena barang yang dimintakan Sita telah diagunkan kepada pihak Bank, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan Sita jaminan namun dalam bentuk sita persamaan. Hal ini diputuskan oleh hakim berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan Hakim memutuskan Sita Persamaan adalah agar ada kepastian dan upaya paksa bagi debitor agar harta benda yang disengketakan itu dapat memenuhi hutangnya atau jaminan bagi sengketa perkaranya. Kata Kunci: Sita Jaminan, Sita Persamaan, wanprestasi