Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Kapal Karena Kelalaian Nahkoda Di Perairan Indonesia Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Di Satpolairud Polres Karawang)

Dalam kecelakaan kapal, nahkoda bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya dikarenakan suatu kesalahan atau kelalaiannya sehingga bisa diancam dengan sanksi pidana pelayaran. Tindak pidana pelayaran diatur dalam KUHP dan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di perairan Indonesia dan apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda diperairan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda diperairan Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda diperairan Indonesia dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah data-data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian, penegakan hukum harus berjalan kerena telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dimana nahkoda salah satunya yang bertanggungjawab dalam kecelakaan kapal. Kendala dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kecelakaan Kapal