Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Perubahan Perseroan Terbatas (Pt) Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Skripsi berjudul Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Di Hubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubaha Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Mengkaji permasalahan mengenai apa akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas dan bagaimana mekanisme proses pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat menemukan jawaban permasalahan yang dikaji. Secara kualitatif..dengan..menggunakan metode..analisis..data logika hukum induktif, Penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum akta perubahan Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan karena sudah terlewat jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran dapat diselesaikan dengan dibuatkan Akta Penegasan oleh Notaris, mekanisme dalam pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik (online) menggunakan sistem komputerisasi. Disarankan agar dapat diperpanjang jangka waktu dalam hal pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas agar tidak terjadi keterlambatan. Kata Kunci : Perseroan Terbatas (PT), pendaftaran akta, Notaris.