Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor:14/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Bdg)

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa barat menolak gugatan Andi Hidayat melawan PT. Nippon Konpo Indonesia yang teregister dengan nomor perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Seluruh pekerja PT. Nippon Konpo Indonesia mayoritas pekerjanya menggunakan jasa outsourcing/alih daya. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja/buruh outsourcing/alih daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus PHI/2020/PN.Bdg. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum untuk pekerja/buruh outsourcing/alih daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pertimbangan hakim dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Putusan Nomor:14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah terkait perlindungan hukum untuk pekerja/buruh outsourcing/alih daya merujuk pada Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur batasan jenis kegiatan pekerjaan yang dapat dipekerjakan oleh pekerja/buruh outsouching/ alih daya yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan dan berdasarkan pertimbangan hakim dengan nomor perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga merujuk pada yurisprudensi MA RI No. 294.K/Pdt/Sip/1970 tanggal 7 Juli 1970. Kata Kunci: Outsourcing, PHK, PPHI