Kepastian Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 Ayat 1 Butir Ke 3, 4 Dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam KUHP Pasal 363 adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai keadaan yang memberatkan. Dalam hal ini, majelis hakim dituntut untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap semua pihak. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Kwg, yang memutus empat orang terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Karawang, dengan putusan yang sepenuhnya belum mewujudkan kepastian hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum sanksi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 ayat 1 butir 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor : 32/Pid.B/2019/Pn.Kwg. Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan belum sepenuhnya diterapkan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi belum sesuai karena majelis hakim tidak mengacu pada peraturan terkait dengan pengulangan tindak pidana sebagai pemberatan hukuman. Kata Kunci : Pencurian Dengan Pemberatan, Tindak Pidana, Kepastian Hukum