Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang serius dalam melakukan pembangunan, dimana pada saat ini telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Berakhirnya dan Pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi dan Bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Berakhirnya dan Pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa KonstruksiMetode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat mutu. Sedangkan, pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak kerja konstruksi dan melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah serta tepat waktu. Dan berakhirnya dan pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Berdasarkan kontrak tersebut disepakati nilai kontrak sebesar nilai kontrak yaitu sebesar 6 milyar rupiah, dimana nilai kontrak tersebut sudah termasuk segala pengeluaran pihak kedua untuk kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan yang meliputi asuransi, pajak pajak, retribusi daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dapat dibayar secara bertahap kepada pihak kedua oleh pihak kesatu sesuai dengan hasil dan progres pelaksanaan pekerjaan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kontrak Kerja, Kontruksi