Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Atas Tidak Dilaksankaan Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Studi Kasus di Perumahan Kopo Permai Purwakarta)

Negara mempunyai taanggung jawab untuk menyiapkan atau memberi kemudahan bagi warga negaranya untuk mendapatkan rumah melalui program perumahan rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa suatu perumahan haruslah dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum. Adapun permasalahannya bagaimana akibat hukum terhadap konsumen perumahan atas tidak dilaksanakannya penyerahan fasos fasum dengan pemerintah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan atas tidak dilaksanakannya penyerahan fasos fasum perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu perlu adanya suatu kepastian hukum dalam melakukan suatu penbangunan perumahan baik dari tata kelola lahan yang sesuai prosedur, system manajemen yang sistematis, serta hal-hal lain yang kira nya sesuai dengan prosedur atau peraturan itu sendiri. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Fasos Fasum, Perumahan