Penegakan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.Bgr)

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Setiap orang dapat mejadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini di pengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Rumusan masalah yang dalam penelitian ini diantaranya Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap persetubuhan pada anak dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap persetubuhan pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan referensi. Dalam pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 ( lima belas ) tahun, paling sedikit 5 ( lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwa penerapan penjatuhan pidana kurang tepat. Kata kunci : Penegakan Hukum, Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak.