Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang DIhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah merupakan undang undang yang khusus mengatur tentang mata uang rupiah berikut larangan dan sanksi pidana terhadap kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu, diatur pula sanksi pidana tambahan berupa sanksi pidana denda dalam bab X pasal 244 dan 245 KUHP tidak diatur. Dibuatnya Undang-undang tersebut tujuannya adalah untuk menekan tindak pidana pemalsuan uang dan untuk memberi efek jera terhadap pelaku serta memberikan rasa takut kepada calon pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pealaku tindak pidana pemalsuan uang dihubungkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pealaku tindak pidana pemalsuan uang dihubungkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan untuk mengetahui apa saja faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan tindak pidana terhadap mata uang rupiah merupakan kejahatan luar biasa sangat membahayakan perekonomian negara dan stabilitas keuangan negara selain itu juga menghilangkan kepercaryaan masyarakat terhadap pemerintah dan uang rupiah itu sendiri, dengan menerapkan sanksi hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tersebut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang semoga bisa menekan kejahatan pemalsuan uang di Indonesia. Kata Kunci : Mata Uang, Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Penegakan hukum