Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Kepolosian Resort Karawang)

Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan perempuan dan anak, Unit PPA wajib menerapkan keadilan Restorative, Restorative Justice yaitu duduk Bersama melakukan musyawarah Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peran Unit PPA dalam menerapkan prinsip Restorative Justice, yaitu sebagai fasilitator atau mediator. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam penerapan prinsip Restorative Justice pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam melakukan penerapan prinsip restorative justice/diversi, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Unit Kepolisian Resort Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan Diversi Kata Kunci: Peran Unit Perempuan dan Anak (PPA), Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice.