Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Limbong, Pardingotan (2026) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 11 (1). ISSN 2502-1788

[thumbnail of 1. Judul_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf] Text
1. Judul_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf

Download (183kB)
[thumbnail of 2. Daftar Isi_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf] Text
2. Daftar Isi_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf

Download (21kB)
[thumbnail of 3. Artikel_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf] Text
3. Artikel_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf
Restricted to Registered users only

Download (410kB)
[thumbnail of 4. Lampiran_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf] Text
4. Lampiran_260025_22416274201221_Pardingotan Limbong.pdf
Restricted to Registered users only

Download (232kB)

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan besar sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama terkait tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan. KUHP yang lama bersifat kolonial dan lebih berfokus pada pendekatan yang menghukum pelanggar, sedangkan KUHP yang baru memilih pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan unsur-unsur keadilan retributif, restoratif, dan rehabilitatif. Pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan dalam KUHP yang baru masih menganggap tindakan yang merenggut nyawa sebagai kejahatan serius dengan hukuman berat, namun dilengkapi dengan sistem hukuman yang lebih adaptif dan memperhatikan kebutuhan individu. Di samping itu, KUHP yang baru juga menekankan peningkatan perlindungan bagi korban serta upaya mencari keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl tentang tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa berinisial G, yang terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku pembunuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bagaimana hukuman diterapkan, khususnya dalam perumusan kejahatan yang mengancam nyawa (Pasal 458 hingga Pasal 460). Agar pembaharuan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Baru tidak hanya merupakan perubahan normatif, tetapi turut merepresentasikan transformasi fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia. Yang lebih menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketanggapan terhadap perubahan di masyarakat.

Keywords: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Pustakawan UBP Karawang
Date Deposited: 11 Nov 2026 06:07
Last Modified: 11 Nov 2026 06:07
URI: http://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/6949

Actions (login required)

View Item
View Item